Retribusi air limbah tak layak diterapkan, DPRD Banjarmasin didesak berikan rekomendasi cabut perwali. Saya merasa prihatin dengan berita tersebut karena mencerminkan ketidakadilan yang dirasakan oleh warga Banjarmasin terkait penerapan Perwali Retribusi Air Limbah yang dinilai palak. Sebagai warga, mereka seharusnya merasa dilindungi dan diperlakukan secara adil oleh pemerintah kota. Namun, jika peraturan yang diberlakukan justru memberatkan warga dan dianggap tidak layak, maka hal tersebut harus segera dievaluasi dan diperbaiki. Peran pemerintah sebagai wakil rakyat adalah menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kota Banjarmasin harus mendengarkan suara dan keberatan warga terkait Perwali Retribusi Air Limbah ini. Evaluasi dan perbaikan harus dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar adil dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam penerapan kebijakan seperti ini juga sangat penting. Warga harus diberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dan tujuan dari penerapan retribusi ini. Dengan begitu, mereka akan lebih memahami dan bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pemerintah kota Banjarmasin juga sebaiknya melakukan dialog dan komunikasi yang baik dengan warga terkait kebijakan ini. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka. Dengan demikian, solusi yang ditemukan akan lebih diterima oleh semua pihak. Terakhir, keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, penerapan Perwali Retribusi Air Limbah di Banjarmasin harus mengutamakan upaya menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan hidup, tanpa memberatkan atau merugikan masyarakat secara tidak adil.