Pembangunan Kantor baru Bupati Hulu Sungai Selatan diperkirakan tak bisa diselesaikan pada tahun 2024 ini. Berita mengenai keterlambatan pembangunan kantor baru Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) yang membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 160 miliar patut mendapat perhatian serius. Diharapkan pihak terkait dapat segera mencari solusi agar proyek pembangunan kantor tersebut bisa segera diselesaikan tanpa terjadi penundaan lebih lanjut. Keterlambatan pembangunan ini dapat berdampak negatif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Sebagai institusi pemerintahan, kantor bupati haruslah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan. Keterlambatan penyelesaian proyek ini juga dapat menimbulkan keraguan terhadap efisiensi pengelolaan dana publik. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini agar dapat menjelaskan dengan jelas mengenai alasan keterlambatan dan kebutuhan tambahan dana sebesar Rp 160 miliar. Selain itu, kontrol internal yang ketat juga diperlukan untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan sesuai dengan peruntukannya. Pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun kontraktor yang bertanggung jawab, harus bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik guna menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Perlu adanya evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek yang sedang berjalan agar tidak terjadi keterlambatan lebih lanjut. Keterbukaan informasi kepada publik juga penting dalam hal ini agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan proyek pembangunan kantor baru Bupati HSS dan memastikan dana yang digunakan benar-benar efektif. Harapannya, dengan sinergi dan komitmen dari semua pihak terkait, pembangunan kantor baru Bupati HSS dapat segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu demi meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.