Blak-blakan Partai Demokrat buka pintu dukungan buat 2 ponakan Prabowo Subianto maju Pilkada Jakarta 2024. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa partai politik memang memiliki kebebasan untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang dianggap layak dan memiliki potensi untuk memenangkan pemilihan. Dalam konteks ini, Demokrat memberikan pembukaan dukungan kepada dua ponakan Prabowo, yakni Arbi dan Aluf. Keputusan ini bisa menjadi strategi politik yang cerdas bagi Demokrat untuk memperkuat posisinya di Pilkada Jakarta 2024. Namun, beberapa pihak mungkin juga akan melihat keputusan Demokrat ini sebagai bagian dari dinamika politik yang cukup kompleks di Indonesia. Memberikan dukungan kepada ponakan dari rival politik seperti Prabowo bisa menjadi kontroversial dan menimbulkan spekulasi di masyarakat. Tapi pada akhirnya, keputusan ini adalah hak prerogatif dari partai politik tersebut. Dukungan Demokrat kepada Arbi dan Aluf juga bisa menjadi peluang bagi keduanya untuk memperluas jaringan politik dan meningkatkan popularitas di mata publik. Hal ini dapat membantu mereka memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Namun, kualitas dan program kerja kandidat juga tetap menjadi faktor penentu yang harus diperhatikan oleh pemilih dalam menentukan pilihannya. Sebagai penentang politik dari partai lain, tentu saja ada kemungkinan bahwa dukungan Demokrat kepada dua ponakan Prabowo ini akan direspons dengan skeptis oleh pihak lain. Namun, pada akhirnya, keputusan ini akan diuji oleh masyarakat Jakarta sendiri melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Masyarakat Jakarta akan memiliki hak untuk memilih kandidat yang dianggap terbaik untuk memimpin ibu kota, tanpa memandang dari mana asal dukungan tersebut. Dalam konteks politik yang dinamis ini, hal yang penting adalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Masyarakat Jakarta perlu diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat calon pemimpin mereka, termasuk menyimak secara seksama program kerja dan visi dari Arbi dan Aluf. Keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat Jakarta, yang berhak memilih pemimpin yang dianggap paling mampu mewakili kepentingan dan harapan mereka untuk masa depan Jakarta.