Kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo atau SYL kini menyeret cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah, inilah sosoknya Menanggapi berita tentang Andi Tenri, cucu mantan Presiden Suharto yang digaji Rp 10 juta per bulan di Kementan dan mendapat jatah mobil, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pemberian gaji sebesar Rp 10 juta per bulan kepada Andi Tenri mengundang pertanyaan tentang transparansi dan proses seleksi dalam perekrutan pegawai di Kementan. Apakah gaji tersebut sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki oleh Andi Tenri, ataukah lebih bersifat nepotisme semata? Kedua, pemberian jatah mobil kepada Andi Tenri juga menimbulkan pertanyaan mengenai pemanfaatan sumber daya publik. Apakah pemberian mobil tersebut sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh Andi Tenri kepada instansi maupun masyarakat? Hal ini mengingat bahwa sumber daya dan anggaran publik seharusnya digunakan secara efisien dan transparan demi kepentingan bersama. Selain itu, penting untuk melihat apakah Andi Tenri memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk menduduki posisi tersebut. Sebagai seorang pegawai negeri, integritas, kompetensi, dan dedikasi kerja harus menjadi kriteria utama dalam perekrutan pegawai sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penting juga bagi pihak terkait untuk menjelaskan secara transparan mengenai proses perekrutan, kriteria yang digunakan, serta alasan di balik pemberian gaji dan jatah mobil kepada Andi Tenri. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya tudingan terkait praktik nepotisme atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik. Dalam kerangka reformasi birokrasi, penting untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Setiap pegawai negeri, tanpa terkecuali, harus diberikan kesempatan berkarier berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki, bukan semata-mata karena faktor hubungan keluarga atau nepotisme. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan dengan tepat dan efisien demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.