'Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian PDI-P' Tanggapan saya terhadap berita yang berjudul 'PDI-P Sebut Jokowi-Gibran Tak Diundang ke Rakernas karena Langgar Konstitusi' adalah bahwa pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait hubungan antara partai politik dan presiden sebagai bagian dari pemerintahan. Sebagai Presiden, Jokowi seharusnya diundang ke rapat-rapat penting partai politik yang menopang pemerintahan agar bisa lebih terbuka terhadap berbagai isu dan pertimbangan politik yang ada. Namun, apabila alasan ketidakhadiran Jokowi dan Gibran benar-benar karena mereka dianggap melanggar konstitusi, maka hal tersebut patut dipertanyakan. Terkait dengan tuduhan pelanggaran konstitusi, hal ini tentu perlu ditindaklanjuti dengan penjelasan yang lebih mendalam dan transparansi dari kedua pihak terkait. Jika benar adanya bahwa Jokowi dan Gibran melanggar konstitusi, maka sebagai pemimpin negara dan calon kepala daerah, mereka seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, penegasan PDI-P terkait ketidakundangan Jokowi dan Gibran juga bisa dianggap sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan atau sikap yang diambil oleh mereka. Partai politik sebagai pemegang kendali dalam mengatur agenda politik dan keputusan-keputusan strategis seharusnya bisa berkomunikasi dengan lebih terbuka dan saling mendukung dengan pemerintah. Diharapkan, konflik terkait ketidakundangan Jokowi dan Gibran ke Rakernas PDI-P ini dapat diselesaikan secara konstruktif dan diplomatis, serta memberikan pembelajaran bagi semua pihak terkait untuk lebih memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi dalam setiap langkah yang diambil. Selain itu, penting juga bagi semua pihak untuk tetap menjaga komunikasi yang baik demi terciptanya sinergi dalam menjalankan tugas-tugas politik yang ada.