Kali ini, Kepala BPN Kabupaten Lumajang, Rocky Soenoko santer didorong untuk terjun dalam kontestasi politik. Berita mengenai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menyatakan bahwa ia didekati oleh beberapa partai politik (parpol) untuk maju dalam Pilkada Lumajang 2024 menunjukkan dinamika politik yang menarik menjelang pemilu tersebut. Pilkada bukan hanya sekadar pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencerminkan perubahan dan arah kebijakan yang mungkin akan diambil oleh calon-calon yang bertarung. Dalam konteks ini, posisi Kepala BPN memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam hal penguasaan dan pengelolaan tanah, yang sering kali menjadi isu sentral dalam pembangunan daerah. Tanggapan terhadap langkah ini bisa beragam. Di satu sisi, keinginan dari Kepala BPN untuk terlibat dalam politik praktis bisa jadi ditafsirkan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Dalam beberapa kasus, calon pemimpin yang memiliki latar belakang birokrasi, seperti Kepala BPN, bisa lebih memahami seluk beluk administrasi dan kebijakan publik, yang tentu saja bisa menjadi nilai tambah. Jika ia terpilih, diharapkan akan ada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelesaian masalah agraria yang selama ini menjadi tantangan di banyak daerah. Namun, pada sisi lain, adanya pendekatan dari parpol juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan netralitas lembaga pemerintah. Sebagai pejabat publik, Kepala BPN seharusnya berfokus pada tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam hal penanganan masalah pertanahan. Jika terlibat dalam politik praktis, ada risiko bahwa kepentingan politik dapat mempengaruhi kebijakan pertanahan yang seharusnya tidak berpihak kepada siapapun. Ini menjadi tantangan besar dalam menjaga independensi lembaga negara dan menghindari potensi konflik kepentingan. Selain itu, fenomena ini juga mencerminkan pergeseran cara pandang masyarakat terhadap pemimpin daerah. Masyarakat semakin menginginkan pemimpin yang pragmatis dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk parpol, untuk menyusun program yang lebih berdampak. Jika Kepala BPN memutuskan untuk maju, ia harus bisa meyakinkan publik bahwa niatnya murni untuk memperbaiki dan memajukan Lumajang, bukan semata-mata untuk kepentingan politik semata. Penting juga untuk melihat bagaimana masyarakat merespons isu ini. Apakah mereka merasa terwakili oleh calon yang berasal dari latar belakang birokrasi, atau mereka lebih memilih figur yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengerti permasalahan lokal? Ini semua akan menjadi faktor penting yang menentukan hasil Pilkada Lumajang. Secara keseluruhan, berita ini menyoroti dinamika politik lokal yang berpotensi memengaruhi banyak hal, termasuk arah pembangunan dan kemajuan daerah. Masyarakat diharapkan tetap kritis dan aktif dalam mengikuti perkembangan politik ini, serta menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang terbaik, yang benar-benar memiliki visi dan komitmen untuk kemajuan Lumajang.