Kapolsek Sukarame, Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung menyebut jika pelaku curanmor yang nyaris di massa adalah residivis. Berita mengenai kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor (curanmor), selalu menarik perhatian masyarakat, terutama ketika melibatkan tindakan massa terhadap pelaku. Artikel yang membahas seorang pelaku curanmor yang nyaris menjadi korban amuk massa di Sukarame Polda Lampung memunculkan berbagai respons, baik dari segi hukum, sosial, maupun moral. Pertama-tama, dalam konteks hukum, berita ini mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap tingkat kejahatan yang terjadi di sekitar mereka. Ketika pelaku yang tertangkap adalah residivis, hal ini menunjukkan bahwa hukum yang ada mungkin belum memberikan efek jera yang cukup kuat. Residivisme adalah masalah serius yang sering kali mencerminkan kelemahan dalam sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum dan penegak hukum untuk memperhatikan aspek ini dalam menangani pelaku kejahatan. Dari segi sosial, tindakan massa terhadap pelaku curanmor bisa dipahami sebagai bentuk reaksi spontan masyarakat yang merasa terancam. Rasa keadilan sering kali mendorong individu untuk bertindak di luar batas hukum, khususnya ketika mereka merasa hukum tidak cukup tegas atau cepat dalam menangani pelaku kejahatan. Namun, tindakan memukuli pelaku curanmor tidak bisa dibenarkan, karena dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana masyarakat harus mengambil hukum ke tangan sendiri dan bagaimana langkah-langkah preventif dapat diterapkan untuk mengurangi kejadian serupa di masa depan. Dari perspektif moral, kisah ini menggambarkan dilema yang dihadapi masyarakat ketika berhadapan dengan pencuri. Di satu sisi, ada keinginan untuk melindungi diri dan harta benda mereka; di sisi lain, tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan harus dipandang sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Memperhatikan konteks sosial dan ekonomi dari pelaku juga penting. Banyak pelaku kejahatan terjebak dalam kondisi sulit dan mungkin tidak memiliki pilihan lain. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menangani masalah ini, termasuk pendidikan dan program pengentasan kemiskinan yang dapat mengurangi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Terakhir, berita ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kerja sama antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Upaya pencegahan kejahatan seharusnya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dan dukungan bagi para mantan narapidana agar mereka tidak kembali terjerumus ke dalam praktik kriminal. Dengan demikian, kita dapat berharap akan terciptanya masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.