Mirzalie dari Fraksi Gerindra menyebut Ketua DPRD Lampung tidak menghiraukan fraksi terkiat 3 nama usulan Pj Gubernur Lampung. Berita ini menggambarkan adanya ketidakpedulian dari Ketua DPRD Lampung terhadap usulan dari fraksi-fraksi terkait calon Penjabat Gubernur Lampung. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat pentingnya peran DPRD dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan daerah. Ketua DPRD seharusnya memperhatikan setiap masukan dan usulan dari fraksi-fraksi sebagai representasi dari aspirasi masyarakat, bukan mengabaikannya begitu saja. Dalam sistem demokrasi, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas haruslah menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin. Ketua DPRD Lampung seharusnya memastikan bahwa proses pemilihan calon Penjabat Gubernur dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Jika usulan dari fraksi-fraksi diabaikan, hal tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat dan menimbulkan konflik di kemudian hari. Sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Lampung seharusnya bekerja untuk kepentingan masyarakat dan bukan hanya kepentingan politik tertentu. Ketidakpedulian terhadap usulan dari fraksi-fraksi hanya akan meningkatkan ketegangan politik dan memperburuk situasi politik di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlunya komunikasi yang baik antara Ketua DPRD dan fraksi-fraksi untuk mencapai kesepahaman bersama dalam memilih calon Penjabat Gubernur yang terbaik untuk Lampung. Selain itu, sikap Ketua DPRD yang dianggap tidak memedulikan usulan fraksi-fraksi juga dapat merusak citra lembaga DPRD itu sendiri di mata masyarakat. Masyarakat akan kecewa jika wakil-wakil mereka yang seharusnya menjadi corong suara mereka di DPRD tidak mendapat perlakuan yang adil dan tidak dihargai. Hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan berdampak negatif pada proses demokrasi di Lampung. Diharapkan agar Ketua DPRD Lampung dapat memperhatikan kembali usulan dari fraksi-fraksi dan menjadikan proses pemilihan calon Penjabat Gubernur Lampung sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance. Semua keputusan yang diambil haruslah didasari atas pertimbangan yang matang dan melibatkan semua pihak yang terkait. Ini adalah wujud nyata dari kedewasaan politik dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.