Kabar Densus 88 kuntit Jampidsus Kejagung Febrie Ardiansyah membuat sosok purnawiran Jenderal B yang disebut dalam korupsi timah disorot. Berita mengenai Densus 88, Kuntit Jampidsus, dan purnawirawan Jenderal B yang disebut dalam kasus korupsi timah memang sangat menarik untuk diperbincangkan. Seperti yang diketahui, Densus 88 merupakan satuan khusus yang bertugas dalam penanganan terorisme di Indonesia. Peran mereka sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negara. Namun, ketika nama Densus 88 disebut-sebut dalam kasus korupsi timah, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai keterlibatan aparat kepolisian dalam tindakan korupsi. Apakah benar ada keterlibatan anggota Densus 88 dalam kasus tersebut, atau ini hanyalah upaya untuk menarik perhatian publik? Tentu ini menjadi perhatian serius bagi institusi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan tegas terhadap anggota yang terlibat dalam korupsi. Selain itu, purnawirawan Jenderal B yang juga disebut dalam kasus korupsi timah juga menjadi sorotan publik. Sebagai mantan pejabat tinggi di institusi kepolisian, keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut dapat mencoreng nama baik kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat melibatkan siapa saja, termasuk pejabat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Diperlukan tindakan tegas dan transparan dari pihak berwenang untuk mengungkap kasus korupsi ini secara menyeluruh. Semua pihak yang terlibat, termasuk anggota Densus 88 dan purnawirawan Jenderal B, harus diproses secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu juga ditingkatkan lagi pengawasan terhadap anggota kepolisian agar tindak korupsi dapat dicegah dengan lebih efektif. Kasus korupsi yang melibatkan nama-nama besar seperti Densus 88 dan mantan pejabat tinggi kepolisian harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Korupsi dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa pandang bulu, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dapat dipulihkan. Di sisi lain, pemberitaan mengenai keterlibatan Densus 88 dalam kasus korupsi juga menimbulkan kekhawatiran atas kemungkinan adanya praktik korupsi di lembaga penegak hukum itu sendiri. Hal ini menuntut adanya reformasi dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk di kepolisian. Upaya pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih dan transparan. Dengan demikian, peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam tubuh kepolisian agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tuntas dan tanpa kompromi, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya menjaga integritas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi demi terwujudnya negara yang bersih dari korupsi.