Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, eks Kakorlantas Djoko Susilo seharusnya juga bisa dijerat dengan pasal gratifikasi. Saya sangat menyambut baik pernyataan pimpinan KPK yang menyebut bahwa mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakrolantas) Djoko Susilo seharusnya bisa dijerat pasal gratifikasi. Hal ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan mengawasi tindakan yang merugikan negara. Djoko Susilo adalah salah satu dari banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia. Dengan mengusutnya atas dugaan gratifikasi, KPK akan semakin memperkuat posisinya dalam memberantas korupsi dan menegakkan hukum dengan adil. Dalam kasus seperti ini, penting bagi lembaga penegak hukum untuk berani mengambil langkah tegas dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan korupsi. Dengan memeriksa dan mengusut kasus tersebut, KPK juga memberikan contoh kepada pejabat lain bahwa mereka tidak akan luput dari pantauan dan akibat hukum jika melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi, termasuk gratifikasi, adalah ancaman serius bagi kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, langkah KPK untuk mengusut kasus tersebut merupakan langkah yang sangat tepat dan penting. Harus ada efek jera bagi pelaku korupsi agar tidak terulang lagi di masa depan. Diharapkan pula bahwa proses hukum terhadap Djoko Susilo akan berjalan dengan transparan dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Keterbukaan dan keberanian lembaga penegak hukum dalam menindak tegas koruptor adalah kunci untuk menciptakan negara yang bersih dan berintegritas. Saya berharap agar KPK terus meningkatkan upaya dalam memberantas korupsi di Indonesia, memperkuat peranannya sebagai lembaga yang independen dan profesional, serta memberikan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam tindakan korupsi. Semoga kasus Djoko Susilo ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pejabat untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi dan selalu berintegritas dalam menjalankan tugasnya.