Adi mengatakan, pasca kontestasi Pemilu 2024 PDI-P menjadi sasaran bullying, sementara kadernya yang dinilai melanggar etik itu meraup kemenangan. Menurut saya, permintaan maaf yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait kelakuan salah satu kader yang melanggar konstitusi merupakan tindakan yang patut diapresiasi. Permintaan maaf tersebut merupakan langkah yang menunjukkan kesadaran partai politik untuk bertanggung jawab terhadap tindakan anggotanya, meskipun secara formal tidak berkaitan langsung dengan partai. Hal ini menunjukkan sikap legowo dan kematangan dalam mendamaikan permasalahan internal sehingga tidak memperburuk citra partai. Selain itu, tindakan permintaan maaf juga menunjukkan komitmen PDI-P terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan mengakui kesalahan yang dilakukan oleh kader, partai tersebut memberikan contoh bahwa setiap individu, termasuk politisi, harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi pesan moral bagi semua anggota partai untuk bertindak dengan penuh etika dan menghormati hukum yang berlaku. Namun demikian, langkah permintaan maaf juga seharusnya diiringi dengan tindakan tegas terhadap pelanggar konstitusi tersebut. Partai tidak hanya cukup meminta maaf, tetapi juga perlu memberikan sanksi yang sesuai sebagai bentuk tanggung jawab atas kelakuan anggotanya. Dengan demikian, partai politik dapat memastikan bahwa tindakan yang melanggar konstitusi tidak akan diabaikan begitu saja dan memberikan efek jera bagi anggota lainnya. Secara keseluruhan, permintaan maaf PDI-P terhadap kader yang melanggar konstitusi adalah langkah yang positif dalam memperbaiki citra partai dan menegakkan prinsip-demokrasi. Namun, langkah tersebut juga harus diikuti dengan tindakan konkret untuk menegakkan hukum dan disiplin internal partai agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.