Sekda Kabupaten Minahasa Lynda Watania membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi terkait iuran KORPRI BPJS Ketenagakerjaan Tanggapan saya terhadap berita tentang Sekda Minahasa, Lynda Watania yang membuka rapat koordinasi terkait iuran Korpri BPJS Ketenagakerjaan adalah positif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai birokrat di Pemerintah Daerah, mengawasi urusan kepegawaian tentu menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh anggota Korpri dapat memahami pentingnya iuran BPJS Ketenagakerjaan dan menjalankannya dengan baik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi kesejahteraan para pegawai negeri dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, keberadaan rapat koordinasi ini juga menunjukkan bahwa Sekda Minahasa sangat peduli terhadap kondisi dan kesejahteraan para pegawai di daerah tersebut. Dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap iuran Korpri BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan semua pegawai akan terlindungi dengan baik dan dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan program tersebut. Hal ini tentu akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, langkah Sekda Minahasa dalam menegaskan pentingnya hal ini juga bisa dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kesadaran terhadap aspek keperbendaharaan dan kesejahteraan pegawai. Dengan adanya perhatian dan dukungan dari pimpinan daerah, diharapkan program-program kesejahteraan bagi para pegawai negeri akan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal ini tentu akan membawa dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan para pegawai dan keluarganya. Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Sekda Minahasa dalam membuka rapat koordinasi terkait iuran Korpri BPJS Ketenagakerjaan adalah langkah yang tepat dan patut diapresiasi. Dengan adanya sosialisasi dan pengawasan yang baik terhadap program tersebut, diharapkan semua pegawai dapat memahami pentingnya pembayaran iuran BPJS dan mendapatkan perlindungan yang layak. Selain itu, diharapkan pula bahwa langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kesadaran di bidang kepegawaian dan kesejahteraan pegawai negeri.