Kemenag meminta agar masyarakat berhaji menggunakan visa resmi haji dari Arab Saudi. Sebab, risikonya sangat tinggi bagi WNI yang tertangkap. Berita mengenai 24 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan karena menggunakan visa palsu dalam upaya untuk melakukan ibadah haji adalah hal yang sangat disayangkan. Sebagai umat Muslim, ibadah haji merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup bagi yang mampu. Namun, menggunakan visa palsu untuk melakukan ibadah haji adalah tindakan yang tidak patut dilakukan karena melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Tindakan 24 WNI tersebut dapat merugikan mereka sendiri serta mempengaruhi pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama. Kementerian Agama sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan ibadah haji seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan ibadah haji sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka juga perlu memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur pendaftaran dan pelaksanaan ibadah haji agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan visa palsu seperti yang dilakukan oleh 24 WNI tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam hal pencegahan penyalahgunaan visa dalam pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Agama perlu bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kedutaan Besar dan Konsulat untuk mengawasi dan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon jamaah haji guna mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan visa palsu. Selain itu, perlu juga adanya edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari penggunaan visa palsu dalam pelaksanaan ibadah haji. Sanksi yang diberikan kepada 24 WNI tersebut seharusnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi tindakan yang sama. Pemerintah perlu menegaskan bahwa tindakan penyalahgunaan visa dalam pelaksanaan ibadah haji adalah tindakan yang melanggar hukum dan mendapatkan sanksi yang tegas. Dengan demikian, diharapkan ke depannya tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi dan masyarakat dapat melaksanakan ibadah haji dengan penuh keikhlasan dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku.