Presiden Joko Widodo ogah mengomentari putusan MA yang membuka jalan bagi anak bungsunya untuk menjadi kepala daerah tingkat provinsi itu. Tindakan Mahkamah Agung yang mengubah aturan batas usia untuk menjadi kepala daerah dengan sangat cepat, seperti yang tercantum dalam berita 'Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub', menjadi sorotan perhatian publik. Perubahan aturan ini memang memberikan peluang baru bagi tokoh-tokoh muda seperti Kaesang Pangarep untuk ikut serta dalam kontestasi politik sebagai calon gubernur. Meskipun perubahan aturan ini dianggap sebagai langkah positif untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk turut ambil bagian dalam kepemimpinan daerah, namun banyak pihak juga yang mempertanyakan keputusan yang begitu cepat dan terkesan diduga-duga. Seharusnya proses perubahan aturan ini dilakukan dengan transparan, terbuka, serta melibatkan banyak pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan spekulasi negatif. Kesempatan bagi generasi muda untuk turut ambil bagian dalam kepemimpinan memang patut diapresiasi, namun hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan dengan mengabaikan proses yang seharusnya, seperti konsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya serta memastikan bahwa perubahan tersebut tidak bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Pada akhirnya, penting bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait perubahan aturan ini dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selalu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Generasi muda memang menjadi harapan bagi masa depan bangsa, namun hal tersebut harus dilakukan dengan proses yang terbuka, adil, dan tidak terburu-buru.