Ada 1,7 persen pendukung Prabowo-Gibran yang menyatakan sangat setuju dan 46 persen yang setuju bahwa kementerian ditambah untuk berbagi kekuasaan. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, hal ini menunjukkan adanya persepsi yang cukup kuat di kalangan pemilih Anies dan Ganjar terkait tindakan kementerian yang dianggap ditambah hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Persepsi ini mungkin didasari oleh pengalaman sebelumnya atau observasi yang mereka lakukan terhadap dinamika politik di Indonesia. Kedua, jika persepsi ini benar adanya, maka hal ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana politik di Indonesia seringkali dipandang sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan daripada sebagai sarana untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Hal ini tentu memprihatinkan karena seharusnya para pemimpin terpilih fokus pada kepentingan rakyat dan bekerja secara transparan demi kemajuan bangsa. Ketiga, adanya persepsi seperti ini juga dapat memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Masyarakat akan semakin skeptis terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam hal penambahan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi yang baik dan transparan terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Keempat, dalam konteks Pilpres 2024 yang semakin dekat, persepsi seperti ini juga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon presiden potensial, termasuk Anies dan Ganjar. Mereka perlu memperhatikan persepsi dan kekhawatiran masyarakat terkait tindakan mereka, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil memang untuk kebaikan masyarakat dan bukan sekadar untuk kepentingan politik semata. Kelima, sebagai media massa, peran Kompas dalam melakukan survei seperti ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat tentang pandangan dan persepsi pemilih terhadap kondisi politik saat ini. Survei ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan para calon pemimpin agar dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Keenam, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendengar suara masyarakat dan meresponsnya dengan bijaksana. Jika masyarakat memiliki keprihatinan terhadap penambahan kementerian, pemerintah harus dapat memberikan penjelasan yang memadai dan meyakinkan agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Ketujuh, semakin banyak persepsi negatif terhadap pemerintah, maka semakin besar pula tugas pemerintah untuk memperbaiki citra dan kinerjanya. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat dan transparan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Kesimpulannya, berita ini menunjukkan pentingnya untuk memperhatikan persepsi dan pandangan masyarakat terhadap kondisi politik dan pemerintahan saat ini. Kritik dan keprihatinan masyarakat harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi bagi para pemimpin untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.