Alasannya, tindakan korupsi SYL dilakukan dalam kapasitas pribadi, bukan untuk menjalankan tugas sebagai pembantu presiden Tanggapan saya terhadap berita ini adalah saya sangat mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK untuk menolak menjadi saksi meringankan terdakwa Setya Novanto. Menolak menjadi saksi meringankan menunjukkan integritas dan keberpihakan yang benar dari kedua pemimpin tertinggi negara ini terhadap hukum dan keadilan. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan khusus atau intervensi dari pihak yang berwenang, terutama di dalam sistem peradilan. Dengan menolak untuk memberikan keterangan yang meringankan, Jokowi dan JK telah menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu, bahkan kepada pejabat publik yang memiliki jabatan tinggi. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi para pemimpin lainnya untuk tidak menggunakan kekuasaan atau kedudukan mereka untuk mempengaruhi proses hukum. Sebagai pemimpin, mereka seharusnya memberikan contoh baik dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam menghormati hukum dan proses peradilan. Dengan menolak menjadi saksi meringankan, Jokowi dan JK juga memberikan pesan yang kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mereka menyatakan bahwa siapapun, termasuk pejabat publik dan politisi, harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak bisa lepas dari hukum. Terakhir, keputusan ini juga bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa penegakan hukum di negara ini tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk pejabat publik. Semua orang di Indonesia, tanpa terkecuali, harus tunduk pada hukum dan proses peradilan yang adil dan transparan. Semoga keputusan yang diambil oleh Jokowi dan JK ini bisa menjadi awal dari perubahan yang positif dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.