Penggantian KTP DKI menjadi DKJ akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan dari pemerintah pusat. Sebagai langkah awal dalam mengganti KTP warga Jakarta yang melepas atribut ibu kota, langkah yang diambil oleh Disdukcapil Jakarta dapat dilihat sebagai upaya yang tepat dan perlu. Dengan mengganti KTP warga Jakarta, diharapkan akan tercipta data yang akurat dan terbaru mengenai penduduk di Ibukota. Hal ini akan memudahkan dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintah yang membutuhkan data penduduk yang valid dan terbaru. Dengan adanya penggantian KTP ini, warga Jakarta juga diharapkan lebih mudah dalam mengurus administrasi kependudukan mereka. Warga yang memiliki KTP yang tidak valid atau lama dapat segera menggantinya dengan yang baru sehingga tetap tercatat sebagai penduduk yang sah. Ini juga dapat menjadi upaya mendukung pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik untuk mengelola data penduduk secara lebih efisien. Namun, dalam proses penggantian KTP sebesar 8,3 juta bukanlah pekerjaan yang mudah dan memerlukan kerjasama yang baik antara pihak Disdukcapil dan seluruh warga Jakarta. Ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini sehingga tidak terjadi kemacetan administrasi dalam penggantian KTP. Diperlukan juga sosialisasi yang baik kepada seluruh warga Jakarta mengenai prosedur dan manfaat penggantian KTP baru ini agar proses berjalan lancar. Selain itu, perlu juga adanya pengawasan yang ketat dalam proses penggantian KTP ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan data penduduk atau praktek-praktek yang melanggar hukum. Keamanan data pribadi warga harus dijaga dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi program penggantian KTP ini guna memastikan bahwa tujuan dari program ini tercapai dengan baik. Dengan demikian, langkah Disdukcapil Jakarta dalam mengganti KTP warga yang melepas atribut ibu kota merupakan langkah yang positif dan perlu dilakukan. Namun, perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang baik dalam proses ini agar tujuan penggantian KTP dapat tercapai dengan baik serta pelayanan kepada warga Jakarta dapat berjalan lancar. Semoga dengan adanya penggantian KTP baru ini, data penduduk Jakarta akan lebih terintegrasi dan akurat untuk mendukung berbagai program pembangunan di Ibukota.