Pemprov DKI Jakarta mengubah aturan terkait pembebasan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari Rp2 Saya merasa bahwa kebijakan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga Jakarta yang memiliki dua rumah di bawah Rp2 M adalah langkah yang adil dan layak dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendorong redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial serta ekonomi di masyarakat. Dengan memungut PBB, warga yang memiliki lebih dari satu rumah di bawah batas nilai tertentu akan ikut berkontribusi dalam pembangunan dan pelayanan publik. Penggunaan dana pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang akan bermanfaat bagi seluruh warga Jakarta. Adanya aturan ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah spekulasi properti, dimana orang-orang membeli rumah dengan harga rendah untuk tujuan investasi semata. Dengan membayar PBB, pemilik rumah akan lebih mempertimbangkan nilai investasi yang dimiliki dan bisa mengurangi dampak spekulasi yang dapat merugikan pasar properti dan masyarakat. Namun, dalam penerapan aturan ini juga perlu dilakukan secara transparan dan adil agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya pembayaran PBB ini serta memberikan sosialisasi agar warga dapat memahami aturan tersebut dengan baik. Sebagai warga Jakarta, saya berharap bahwa dana yang terkumpul dari pemungutan PBB ini benar-benar dikelola dengan baik dan transparan untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Jakarta. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat menciptakan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.