Presiden Jokowi kesal karena MotoGP Mandalika harus mengurus izin yang berbelit-belit. Pernyataan Jokowi itu dibantah oleh Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah. Saya merasa prihatin dengan berita bahwa Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kesulitan dalam mengurus izin MotoGP di Mandalika. Hal ini menunjukkan adanya potensi birokrasi yang berbelit-belit dan kurang efisien, yang pada akhirnya bisa menghambat pembangunan dan investasi di daerah tersebut. Sebagai negara yang sedang berusaha memperbaiki citra sebagai tuan rumah event olahraga internasional, Indonesia seharusnya telah siap dan memiliki proses yang transparan dan efisien dalam pengurusan izin-izin event besar seperti MotoGP. Kesulitan yang dialami oleh Pemerintah Daerah di NTB tersebut seharusnya tidak terjadi, apalagi mengingat event tersebut merupakan peluang besar untuk mempromosikan pariwisata dan meningkatkan perekonomian daerah. Keberadaan birokrasi yang berbelit-belit tidak hanya merugikan pihak yang mengurus izin, tetapi juga merugikan keseluruhan masyarakat dan potensi investasi di daerah tersebut. Pemerintah seharusnya segera mencari solusi untuk permasalahan ini, seperti menyederhanakan proses perijinan, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, dan memberikan bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah di NTB agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien. Selain itu, penting juga bagi Pemerintah Pusat untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak memberatkan pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Indonesia, karena hal tersebut dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangatlah penting untuk memastikan bahwa proses perijinan bisa berjalan lancar dan efisien. Diharapkan ke depannya, pemerintah bisa belajar dari kasus ini dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar proses perijinan event-event besar seperti MotoGP tidak lagi mengalami kendala yang sama. Keterbukaan, transparansi, dan efisiensi dalam mengurus perijinan harus menjadi prioritas utama agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah event-event olahraga internasional dengan sukses dan tanpa hambatan yang tidak perlu.