Sebanyak 21 BUMN masih dalam kondisi sakit. PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang menangani masalah itu memutuskan untuk 'mematikan' 8 dari BUMN yang sakit. Berita mengenai kondisi kesehatan BUMN yang kurang baik dan beberapa di antaranya bahkan terancam untuk ditutup tentu menjadi sorotan penting. Dalam berita yang berjudul '21 BUMN Sakit-8 Dimatikan, Ini Daftarnya', kami melihat bahwa kondisi beberapa BUMN memang memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan kelangsungan operasional dan keberlanjutan bisnisnya. Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan keberlanjutan BUMN yang dinilai sakit atau bahkan terancam ditutup. Tindakan yang tepat harus segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih buruk ke depannya. Jika memang ada BUMN yang dinilai tidak mampu untuk bertahan, penutupan atau restrukturisasi perlu dipertimbangkan sebagai langkah yang bijak untuk melindungi kepentingan dan aset negara. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa langkah-langkah pengelolaan dan restrukturisasi BUMN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan keberlanjutan pemerintah dalam mengelola perusahaan negara. Keterbukaan dalam proses restrukturisasi juga akan membantu untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Lebih lanjut, penting juga untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan kondisi buruk BUMN tersebut. Mungkin ada faktor-faktor seperti kurangnya manajemen yang efektif, ketidakmampuan bersaing di pasar, atau masalah internal lainnya yang perlu segera diatasi. Dengan mengidentifikasi masalah tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki situasi dan memastikan keberlanjutan BUMN tersebut ke depannya. Selain itu, dalam menanggapi masalah BUMN yang sakit, pemerintah juga perlu melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah bisa mendapatkan masukan dan dukungan yang penting untuk memperbaiki kondisi BUMN tersebut. Terakhir, pemerintah juga perlu memberikan dukungan dan bantuan yang cukup kepada BUMN yang dinilai sakit untuk memperbaiki kondisinya. Mungkin diperlukan restrukturisasi manajemen, perbaikan sistem operasional, atau dukungan modal untuk membantu BUMN kembali bangkit. Dengan adanya dukungan ini, BUMN yang saat ini sakit bisa pulih kembali dan berkontribusi positif terhadap perekonomian negara. Secara keseluruhan, kondisi BUMN yang sakit memang menjadi perhatian serius yang perlu segera ditangani. Pemerintah perlu bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi masalah ini, demi melindungi kepentingan negara dan memastikan keberlanjutan bisnis BUMN ke depannya. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah akan memberikan hasil yang positif dan memberikan kepastian bagi kelangsungan BUMN Indonesia.