Komisi I DPR memanggil Kominfo dan BSSN pada Kamis (27/6). Panggilan DPR terhadap Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait peretasan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan langkah yang tepat dan penting untuk dilakukan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu keamanan cyber, terutama mengingat betapa rentannya Indonesia terhadap serangan cyber. Peretasan PDN merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan data negara dan dapat berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemanggilan ini seharusnya dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari pihak terkait tentang kejadian peretasan tersebut, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, DPR juga diharapkan dapat memberikan arahan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam meningkatkan sistem keamanan cyber secara keseluruhan. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah, termasuk dalam hal keamanan cyber. Keterbukaan dan transparansi dalam proses penyelidikan peretasan PDN akan menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan jaminan keamanan data yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penting juga bagi DPR untuk memastikan bahwa Kementerian Kominfo dan BSSN memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai dalam menghadapi ancaman cyber. Karena serangan cyber semakin canggih dan kompleks, dibutuhkan kerjasama antarinstansi dan peningkatan kapasitas dalam hal teknologi dan keamanan informasi. Panggilan DPR terhadap Kementerian Kominfo dan BSSN juga seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan dan regulasi terkait keamanan cyber di Indonesia. Pemerintah perlu terus mengupdate regulasi yang ada agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman cyber yang semakin kompleks. Dengan demikian, pemanggilan ini seharusnya tidak hanya menjadi pertemuan formal belaka, tetapi juga dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan solusi yang efektif dalam meningkatkan keamanan cyber di Indonesia. Keterlibatan semua pihak, termasuk DPR, pemerintah, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.