108 produk intelijen dengan total senilai Rp 80,1 triliun itu sudah disampaikan kepada beberapa institusi terkait untuk ditindaklanjuti. Tanggapan saya terhadap berita ini adalah bahwa perputaran dana senilai Rp 80,1 triliun terkait dengan Pemilu 2024 adalah jumlah yang sangat besar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemilihan umum bagi partai politik dan calon presiden dalam upaya memenangkan suara masyarakat. Namun, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap sumber dananya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum dalam kampanye pemilu tersebut. PPATK sebagai lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang harus menjalankan perannya secara efektif dalam mengawasi perputaran dana terkait Pemilu 2024. Mereka perlu melakukan investigasi mendalam terhadap sumber-sumber dana kampanye para kandidat dan partai politik untuk memastikan bahwa tidak ada aktivitas mencurigakan atau pelanggaran hukum yang terjadi. Selain itu, transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye juga sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik dan calon presiden perlu mengungkapkan secara jelas asal-usul dana yang mereka terima dan bagaimana dana tersebut digunakan dalam kampanye mereka. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi di dalamnya. Selain itu, peran media massa juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan tentang perputaran dana kampanye Pemilu 2024. Media harus bekerja secara independen dan objektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai sumber dana kampanye, penggunaan dana tersebut, serta potensi pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih teliti dalam memilih calon dan partai politik yang benar-benar mewakili kepentingan mereka tanpa terpengaruh oleh praktik korupsi atau politik uang. Secara keseluruhan, perputaran dana senilai Rp 80,1 triliun terkait Pemilu 2024 memang merupakan hal yang wajar mengingat besarnya kebutuhan dana dalam menjalankan kampanye politik. Namun, penting bagi semua pihak terkait untuk menjalankan proses ini dengan transparansi dan akuntabilitas guna menjaga integritas dan demokrasi di Indonesia. PPATK dan lembaga pengawasan lainnya perlu bekerja sama dengan baik untuk memastikan bahwa perputaran dana tersebut berjalan dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.