Menurut pengacara Aon bos timah Bangka itu, kerugian PT Timah sebagai anak perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Berita tentang pihak Aon Bos Timah yang mengungkapkan keraguan terhadap status PT Timah sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan hal yang menarik untuk diperbincangkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kebingungan dan perdebatan mengenai status perusahaan BUMN di Indonesia, termasuk salah satunya adalah PT Timah. Pertama-tama, kita perlu mengkaji kembali definisi dan kriteria BUMN menurut hukum di Indonesia. BUMN adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini, PT Timah memang memiliki mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah sehingga secara hukum memenuhi kriteria sebagai BUMN. Namun demikian, keraguan yang disampaikan oleh pihak Aon Bos Timah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti interpretasi yang berbeda mengenai aturan kepemilikan saham atau tata kelola perusahaan. Mungkin ada aspek atau kebijakan tertentu yang menimbulkan kecurigaan terhadap status PT Timah sebagai BUMN, sehingga perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Sebagai masyarakat, kita tentu perlu memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan BUMN. Jika memang terdapat keraguan atau kecurigaan terhadap status PT Timah, maka pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi atau kontroversi yang merugikan. Selain itu, dalam menghadapi isu seperti ini, penting bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan atau menyebarluaskan informasi tanpa konfirmasi yang jelas. Sebaiknya kita menunggu klarifikasi resmi dari pihak terkait sebelum membuat kesimpulan terhadap status PT Timah sebagai BUMN. Sebagai kesimpulan, berita mengenai keraguan terhadap status PT Timah sebagai BUMN merupakan hal yang perlu diselesaikan dengan bijak dan transparan. Kita sebagai masyarakat perlu mengikuti perkembangan berita ini secara objektif dan berkaca pada aturan hukum yang berlaku. Serta memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang jelas dan memuaskan agar tidak terjadi kebingungan atau polemik yang tidak perlu.