Seorang warga menyegel Musala Hizbul Jihad di Desa Aik Berik, Lombok Tengah, NTB. Dia mengaku sebagai ahli waris lahan itu, dan meminta bayaran. Tanggapan saya terhadap berita ini sangat mengecewakan. Mengunci sebuah musala karena masalah pembayaran hanyalah tindakan yang tidak bijaksana dan merugikan masyarakat yang membutuhkan tempat ibadah. Pembangunan musala seharusnya merupakan wujud kepedulian kepada umat dan memberikan tempat yang layak untuk beribadah, bukan menjadi alat untuk menuntut bayaran. Tidak seharusnya ahli waris menggunakan musala sebagai alat tawar-menawar dalam masalah pembayaran. Sebagai tempat ibadah yang diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kedamaian bagi umat, tindakan seperti ini jelas tidak mencerminkan nilai-nilai agama yang seharusnya dianut oleh umat Islam. Harusnya ahli waris dapat menyelesaikan masalah pembayaran secara kekeluargaan dan tidak melibatkan tempat ibadah sebagai alat tekanan. Pemerintah setempat seharusnya turut campur tangan dalam penyelesaian masalah ini. Mereka harus memastikan bahwa tempat-tempat ibadah tidak disegel atau dikunci atas alasan masalah pembayaran atau urusan materi. Seharusnya pemerintah dapat memberikan pendampingan hukum kepada kedua belah pihak agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa mempengaruhi kegiatan ibadah dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan keberlangsungan musala tanpa harus melibatkan persoalan materi. Kami berharap bahwa masalah ini segera bisa terselesaikan dengan baik tanpa harus menimbulkan konflik yang lebih besar di masyarakat sekitar. Musala seharusnya menjadi tempat suci yang selalu terbuka untuk umat Islam tanpa adanya hambatan apapun. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang di tempat-tempat ibadah lainnya dan semoga masyarakat dapat belajar dari ini bahwa tempat ibadah harus dihormati dan dilestarikan, bukan digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi.