Kisah mbah Sutaja Mangsur asal Kebumen Jawa Tengah bisa jadi pembelajaran agar tidak mudah meminjamkan tanah. Berita mengenai kisah Mbah Sutaja yang tanahnya ribuan meter menjadi milik anggota Dewan di Kebumen ini sangat mengejutkan dan menunjukkan adanya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat kecil seperti Mbah Sutaja. Kasus ini merupakan contoh nyata dari bagaimana sertifikat tanah bisa dipinjam dan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Tindakan anggota Dewan yang menggunakan sertifikat tanah Mbah Sutaja untuk kepentingan pribadi tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik tanah adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar hukum. Kasus ini juga menunjukkan bahwa masih ada praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang perlu ditindak tegas oleh pihak berwajib. Mbah Sutaja sebagai pemilik tanah seharusnya dilindungi oleh negara dan memiliki hak atas kepemilikan tanahnya. Namun, dalam kasus ini, Mbah Sutaja justru menjadi korban yang kehilangan hak atas tanahnya akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah dan institusi terkait harus segera bertindak untuk memberikan keadilan kepada Mbah Sutaja dan mengembalikan tanahnya sesuai dengan hak kepemilikan yang seharusnya. Kasus ini juga seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam meminjamkan sertifikat tanah kepada pihak lain. Kita perlu lebih aware terhadap potensi penyalahgunaan sertifikat tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, institusi terkait juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa agar masyarakat tidak menjadi korban dari praktik-praktik yang merugikan seperti ini. Diharapkan pihak berwajib dapat menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan memberikan keadilan kepada Mbah Sutaja. Kasus ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah agar tidak terjerumus dalam masalah yang serupa. Penegakan hukum yang tegas dan adil perlu dilakukan agar kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti ini tidak terulang di masa mendatang.