Kecenderungan berbohong juga ditunjukkan Pegi saat ditanya soal Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Tentu saja, berita tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan. Sebagai institusi yang seharusnya memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat, Polda Jabar seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang merugikan individu tersebut secara langsung. Membeberkan IQ seseorang secara terbuka dan menyebutkan kecenderungan seperti berbohong dan manipulatif seakan-akan telah menghakimi individu tersebut tanpa proses hukum yang adil. Pernyataan tersebut juga dapat menimbulkan stigma negatif terhadap individu tersebut di mata masyarakat, terlebih jika berita tersebut tersebar luas. Hal ini bisa berdampak buruk terhadap reputasi dan kehidupan pribadi individu tersebut. Sebagai lembaga penegak hukum, seharusnya Polda Jabar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang berpotensi merugikan individu. Selain itu, pernyataan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalitas dan etika dalam melakukan penyelidikan. Sebagai penegak hukum, seharusnya Polda Jabar menjaga integritasnya dengan tidak memberikan informasi sensitif mengenai individu yang sedang dalam proses penyelidikan. Hal ini dapat merusak proses hukum dan juga hak asasi individu yang dilindungi oleh undang-undang. Sebaiknya, Polda Jabar seharusnya fokus pada proses hukum yang adil dan transparan. Semua pihak harus diperlakukan secara sama dalam mata hukum, tanpa adanya diskriminasi atau penilaian subjektif. Dalam hal ini, Polda Jabar sebaiknya memberikan pernyataan resmi yang lebih bijaksana dan tidak merugikan individu tersebut secara langsung. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan perlunya introspeksi dalam penyelidikan kasus-kasus yang melibatkan individu tertentu. Polda Jabar harus bertindak secara profesional dan menjaga reputasi sebagai lembaga penegak hukum yang dapat dipercaya. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang dan semua pihak dapat memperhatikan hak asasi individu dalam proses penyelidikan hukum.