Absalom Sine tersandung masalah tindak pidana perbankan yang ditangani Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK telah menyelesaikan penyidikan. Tindakan yang dilakukan oleh Absalom Sine yang diduga palsu dalam mengajukan kredit di Bank NTT adalah perbuatan yang sangat tidak etis dan melanggar hukum. Apabila benar-benar terbukti, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses hukum yang adil dan transparan untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini. Kuasa hukum yang mewakili Absalom Sine seharusnya memberikan tanggapan yang lebih jelas terkait dengan tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya. Dengan tidak memberikan komentar yang jelas, hal tersebut dapat menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan terhadap kelakuan Absalom Sine. Pihak kuasa hukum seharusnya membantu kliennya untuk menjelaskan atau mengklarifikasi kebenaran dari tuduhan tersebut. Palsu dalam mengajukan kredit merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak bank serta menimbulkan dampak negatif bagi sistem perbankan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif yang lebih ketat dari pihak bank untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, perlunya pelibatan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus ini agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindakan yang melanggar hukum. Kepada masyarakat, penting untuk selalu melakukan segala aktivitas perbankan secara jujur dan transparan. Palsukan dokumen untuk mendapatkan kredit bukanlah tindakan yang benar dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Kejujuran dalam segala hal sangatlah penting untuk membangun kepercayaan dan integritas dalam bertransaksi dengan pihak perbankan maupun pihak lainnya. Diharapkan pihak berwenang dapat mengusut kasus ini dengan tuntas dan memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindakan tersebut. Tindakan hukum yang keras dan adil perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera dan sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan. Pihak terkait juga perlu menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat dalam proses pengajuan kredit guna mencegah terjadinya kecurangan dan penyalahgunaan dalam pengajuan kredit di masa mendatang.