DPRD Jombang batal mengajukan sosok pengganti PJ Bupati yang mundur untuk maju di Pilbup 2024. Para pejabat eselon II di Jombang sedang banyak tugas. Keputusan DPRD Jombang untuk membatalkan pengajuan calon pengganti Pj Bupati yang maju dalam Pilkada 2024 merupakan langkah yang strategis dalam mendukung proses demokrasi yang bersih dan transparan. Dengan membatalkan pengajuan calon pengganti yang memiliki potensi konflik kepentingan, DPRD Jombang menunjukkan komitmennya untuk menegakkan prinsip-prinsip good governance dan menjaga integritas dalam proses pemilihan kepala daerah. Pergantian Pj Bupati yang dilakukan di tengah masa jabatan merupakan hal yang wajar, namun penting untuk memastikan bahwa calon pengganti yang diajukan merupakan sosok yang netral dan tidak terlibat dalam kepentingan politik tertentu. Dengan membatalkan pengajuan calon pengganti yang maju dalam Pilkada 2024, DPRD Jombang juga menghindari potensi konflik kepentingan dan menegaskan komitmen untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini juga dapat memperkuat kredibilitas DPRD Jombang sebagai lembaga legislatif yang berintegritas dan berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Dengan tidak mengajukan calon pengganti Pj Bupati yang terlibat dalam Pilbup 2024, DPRD Jombang memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa proses pemilihan kepala daerah di Jombang akan dilaksanakan secara adil dan transparan. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan DPRD Jombang ini juga dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam menjaga netralitas dan independensi lembaga legislatif dalam proses pemilihan kepala daerah. Pergantian Pj Bupati merupakan hal yang biasa terjadi, namun penting untuk memastikan bahwa proses pemilihannya dilakukan secara jujur dan transparan, tanpa campur tangan kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, keputusan DPRD Jombang untuk membatalkan pengajuan calon pengganti Pj Bupati yang maju dalam Pilbup 2024 dapat diapresiasi sebagai langkah yang berani dan bertanggung jawab dalam menjaga integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi proses demokrasi di Jombang dan memberikan contoh bagi daerah lain dalam menjaga prinsip-prinsip good governance dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.