Salah satu faskes yakni Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada juga memiliki pasien yang memiliki hak pilih. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah sebagai berikut. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Samarinda masih menunjukkan kepedulian terhadap hak pilih kelompok orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Mengingat mereka merupakan bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga lainnya, penting bagi KPU untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dengan baik. Namun, memang ada kendala dalam mengumpulkan data mengenai ODGJ karena kebutuhan untuk bekerja sama dengan rumah sakit atau institusi kesehatan lainnya. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi KPU Samarinda untuk lebih proaktif dalam mendata dan memahami kebutuhan ODGJ dalam menggunakan hak pilih mereka. Diharapkan KPU Samarinda dapat segera memperoleh data yang diperlukan dari rumah sakit agar proses pemilihan umum dapat berjalan lancar dan semua warga, termasuk ODGJ, dapat turut serta dalam menentukan masa depan mereka melalui hak pilihnya. Mendukung keterlibatan ODGJ dalam proses demokrasi juga sejalan dengan semangat inklusi sosial yang harus dikedepankan dalam masyarakat yang demokratis. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi KPU untuk terus berupaya dalam meningkatkan aksesibilitas pemungutan suara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk ODGJ. Semoga dengan adanya upaya dari KPU Samarinda dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, hak pilih ODGJ dapat segera dipenuhi dan mereka dapat turut serta aktif dalam proses demokrasi Indonesia. Hal ini akan menjadi langkah positif dalam memperkuat inklusi sosial dan politik bagi semua lapisan masyarakat.