Hasto Kristiyanto dipanggil KPK lagi, kali bukan kasus Harun Masiku, Sekjen PDIP duga soal dana Pilpres 2019 Sebagai seorang Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto memang memiliki kewajiban untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan yang dialamatkan kepadanya oleh KPK. Dugaan terkait dana Pilpres 2019 tentu saja menarik perhatian publik mengingat besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk event tersebut. Namun, dalam situasi apapun, proses hukum harus tetap berjalan dengan adil dan transparan. Panggilan Hasto oleh KPK kali ini menandakan bahwa pihak berwenang benar-benar serius dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Walaupun proses tersebut mungkin akan berpotensi mengganggu jalannya aktivitas politik dan partai, namun hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebagai seorang tokoh penting dalam partai politik, Hasto harus memberikan kerja sama penuh kepada KPK dan menjalani proses hukum dengan tulus dan terbuka. Keterbukaan dan transparansi adalah kunci dalam menyikapi masalah ini agar kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan politik dapat tetap terjaga. Harus diingat pula bahwa dalam prinsip praduga tak bersalah, Hasto masih memiliki hak untuk membela diri dan membuktikan kebenaran dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Proses hukum adalah sarana untuk memperjuangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu dan tanpa memihak kepada siapapun. Kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap jalannya pemerintahan dan keadilan harus memberikan dukungan kepada KPK dalam menjalankan tugasnya. Jangan terjebak dalam opini dan asumsi yang sebelumnya sudah terlanjur dibangun oleh pihak-pihak tertentu. Biarkan proses hukum berjalan dengan adil dan jujur, sehingga kebenaran akan terungkap dengan sendirinya.