Fenomena politik uang atau money politic masih jadi momok setiap pemungutan suara dan tentunya para pihak meminta agar masyarakat tidak tergoda. Saya menyayangkan adanya fenomena politik uang di Pilkada, karena hal ini menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya berjalan dengan jujur dan adil. Politik uang menjadi sebuah masalah serius dalam proses demokrasi di Indonesia, karena dapat merugikan hak pilih masyarakat dan mempengaruhi proses pemilihan secara keseluruhan. Langkah yang diambil oleh Bawaslu Samarinda untuk meminta warga agar berani melapor dan menolak disogok merupakan langkah yang sangat positif. Dengan melaporkan praktik politik uang, kita dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan dalam Pilkada dan menjaga integritas serta kejujuran proses pemilihan. Selain itu, sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih, kita juga perlu membentengi diri dari godaan politik uang. Kita harus menyadari bahwa pilihan dalam pemilu harus didasarkan pada visi, misi, dan program kerja dari calon pemimpin, bukan atas dasar uang atau imbalan materi lainnya. Dengan menolak politik uang, kita dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang bersih dan menjaga martabat demokrasi. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengambil langkah tegas dalam menindak pelaku politik uang. Sanksi yang keras harus diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan praktik tersebut, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, edukasi mengenai bahaya politik uang juga perlu ditingkatkan, agar masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga integritas proses demokrasi. Dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk merawat proses pemilihan yang bersih dan jujur. Dengan berani melapor dan menolak politik uang, kita ikut berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang transparan dan adil.