Nasib penyidik KPK yang buru Harun Masiku, kini diperiksa Dewas hingga Komnas HAM buntut Aduan PDIP Terkait dengan berita mengenai nasib penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku, yang saat ini sedang diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai buntut dari aduan yang dilayangkan oleh PDIP, saya berpendapat bahwa ini merupakan langkah yang penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi. Dewas dan Komnas HAM sebagai lembaga pengawas dan penyelidik memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan aturan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pemeriksaan terhadap penyidik KPK ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Aduan yang dilayangkan oleh PDIP juga menjadi penting untuk diusut lebih lanjut, sehingga dapat diketahui apakah terdapat tekanan politik dalam penanganan kasus ini ataukah semua proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang mestinya. KPK sebagai lembaga anti korupsi harus tetap menjaga independensinya dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik dari pihak manapun. Kasus Harun Masiku sendiri merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian publik karena melibatkan politisi dan dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, transparansi dan keberanian dalam mengusut kasus ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Diharapkan setelah pemeriksaan dilakukan oleh Dewas dan Komnas HAM, hasilnya dapat memberikan kejelasan kepada publik mengenai integritas penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik juga sangat diperlukan dalam melibatkan publik dalam pemantauan proses hukum ini. Sebagai masyarakat yang peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi, kita harus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam membersihkan sistem dari korupsi dan memastikan bahwa setiap orang, termasuk tokoh politik, tidak dikecualikan dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini adalah langkah penting dalam membangun negara hukum yang adil dan bersih dari korupsi.