Soal dugaan penyelewengan PAD yang libatkan dua OPD, Kejari Berau terus lakukan pemantauan. Berita mengenai dugaan penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melibatkan dua Organisasi Perangkat Daerah (OP) di Kabupaten Berau merupakan hal yang sangat serius dan patut diselidiki secara mendalam. Kejari Berau layak untuk terus melakukan pemantauan terhadap kasus ini untuk memastikan tidak terjadi korupsi yang merugikan keuangan daerah. Dugaan penyelewengan PAD merupakan tindakan yang merugikan masyarakat secara langsung. Sebagai wakil rakyat, OPD seharusnya justru menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Jika dugaan ini benar adanya, maka itu adalah pelanggaran serius terhadap prinsip good governance. Kejari Berau harus terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kasus ini agar tidak ada yang luput dari pengawasan. Langkah ini menunjukkan komitmen Kejari dalam memberantas korupsi yang merajalela di lingkungan pemerintahan. Dengan adanya pemantauan yang ketat, diharapkan pelaku-pelaku penyelewengan akan terungkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Selain Kejari Berau, seluruh instansi terkait juga perlu turut serta dalam mengawasi dan mendukung proses penyelidikan kasus ini. Sinergi antara instansi pemerintah akan memperkuat penegakan hukum dan mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Tidak hanya dalam hal ini, upaya pencegahan korupsi juga harus dilakukan dengan memberikan pembinaan dan edukasi kepada seluruh pegawai OPD tentang pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam bekerja. Diharapkan Kejari Berau dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan tuntas, serta tidak ada tekanan dari pihak manapun yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Keterbukaan dan transparansi adalah kunci dalam mengatasi kasus-kasus korupsi seperti ini. Masyarakat juga perlu diberikan informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan penyelidikan, sehingga mereka dapat ikut mengawasi dan mendukung proses hukum yang berjalan. Kasus dugaan penyelewengan PAD yang melibatkan dua OPD ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak, bahwa tindakan korupsi tidak akan pernah dibenarkan dan harus dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua pihak, baik itu aparat pemerintah maupun masyarakat, perlu bersatu dalam memberantas korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.