KPK didorong bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di luar negeri untuk mendalami dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang. Ini alasannya. Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pihak ICW (Indonesia Corruption Watch) melakukan langkah yang tepat dengan mendorong KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk berkoordinasi dengan penegak hukum di luar negeri terkait dugaan gratifikasi yang dilaporkan terhadap Kaesang Pangarep. Menurut saya, kolaborasi antara lembaga penegak hukum di dalam dan di luar negeri dapat mempercepat proses penanganan kasus korupsi dan memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku korupsi. Dugaan gratifikasi yang dilaporkan terhadap Kaesang Pangarep sebagai pejabat publik memang harus diusut tuntas agar tidak menimbulkan keraguan terhadap integritasnya. Oleh karena itu, koordinasi antara KPK dengan penegak hukum luar negeri juga dapat membuka akses kepada informasi dan bukti yang mungkin sulit didapatkan di dalam negeri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus korupsi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Saya berharap bahwa langkah yang diambil oleh ICW dan dorongan untuk berkoordinasi dengan penegak hukum luar negeri dapat memperkuat integritas dan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama dan kolaborasi antarlembaga serta negara menjadi kunci dalam memberantas praktek korupsi di tanah air. Selain itu, keberadaan koordinasi dengan pihak penegak hukum luar negeri juga penting untuk mencegah pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri guna menghindari jerat hukum. Dengan adanya kerjasama lintas negara, pelaku korupsi akan sulit untuk menghindari tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Menyikapi dugaan gratifikasi terhadap Kaesang Pangarep dengan serius dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengusut kasus tersebut adalah bentuk komitmen kita semua dalam memberantas korupsi di Indonesia. Semoga dengan adanya kerjasama antara KPK dan penegak hukum luar negeri, kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.