Sri Mulyani telah menjabat sebagai Menkeu sejak 27 Juli 2016 di Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Jokowi. Saya menilai berita tersebut adalah informasi yang penting untuk diketahui masyarakat karena harta kekayaan seorang pejabat, terutama Menteri Keuangan, merupakan hal yang patut untuk dipublikasikan. Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan yang memiliki tugas penting dalam mengelola keuangan negara, haruslah memiliki transparansi terhadap kekayaan pribadinya. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa Sri Mulyani memiliki hutang sebesar 9,5 miliar rupiah. Sekalipun memiliki hutang, hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal yang negatif selama hutang tersebut dikelola secara bijaksana dan tidak mengganggu kinerja serta integritas sang menteri. Hutang juga merupakan hal yang wajar dalam kehidupan seorang individu, terutama jika digunakan untuk investasi atau keperluan yang produktif. Sebagai seorang pejabat negara, tentu Sri Mulyani harus menjalani proses yang transparan dan akuntabel terhadap kekayaan pribadinya. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ia tidak terlibat dalam praktik korupsi dan tindakan yang tidak etis. Sebagai seorang pemimpin, integritas adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki. Namun demikian, penting juga bagi media untuk tidak hanya fokus pada satu sisi dari kekayaan seseorang, tetapi juga mencantumkan informasi lain seperti aset yang dimiliki, pengelolaan keuangan yang dilakukan, serta kontribusi yang telah diberikan oleh Sri Mulyani dalam jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Demikian, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang komprehensif tentang profil dan kinerja Sri Mulyani sebagai seorang pejabat negara. Akhir kata, sementara informasi mengenai harta kekayaan seorang pejabat penting untuk diketahui, kita juga harus memastikan bahwa informasi tersebut disajikan secara adil dan seimbang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang hanya berfokus pada sensasionalisme semata, tanpa memberikan gambaran yang utuh dan jelas tentang sosok dan kinerja sang pejabat.