bisa membawa e-KTP ke TPS sesuai alamat RT yang tertera pada e-KTP pada hari H dan akan masuk menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berita tentang 11.000 pemilih di Ende yang belum merekam KTP elektronik karena anggaran yang terbatas merupakan masalah yang cukup preocupante. KTP elektronik merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang berhak memilih dalam pemilu. Ketika ribuan pemilih di Ende masih belum merekam KTP elektronik, hal ini tentu dapat menghambat proses pemilihan yang akan datang. Pemerintah seharusnya memberikan prioritas yang tinggi terhadap pemutakhiran KTP elektronik bagi warga yang berhak memilih. Mengingat pentingnya hak suara dalam sistem demokrasi, tidak boleh ada warga yang kehilangan hak pilihnya karena kendala teknis seperti ini. Pemerintah daerah hendaknya melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi proses rekam KTP elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman, seperti memberikan sosialisasi yang lebih luas, memperpanjang waktu perekaman, atau melibatkan lebih banyak petugas untuk mempercepat prosesnya. Dengan adanya anggaran terbatas, pemerintah daerah dan pusat harus mencari solusi yang kreatif untuk tetap dapat mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menggalang kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga donor yang peduli terhadap demokrasi dan hak suara warga. Selain itu, pemerintah juga seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memastikan bahwa semua warga yang berhak mendapatkan KTP elektronik dapat terselesaikan dengan cepat dan lancar. Lebih lanjut, penting bagi pemerintah untuk terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat terkait masalah ini. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program tersebut juga penting agar warga dapat memantau dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, diharapkan masalah pemilih yang belum merekam KTP elektronik ini dapat segera terselesaikan dan tidak menjadi hambatan dalam proses pemilihan yang akan datang.