Sahroni menilai patroli kepolisian wajib tetap dilakukan dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Tanggapan terhadap berita mengenai penemuan tujuh mayat di Bekasi dan permintaan transparansi dari pihak kepolisian sangat penting, terutama dalam konteks kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kasus seperti ini sering menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran di masyarakat. Ketika ada dugaan bahwa peristiwa tersebut melibatkan tindakan keras dari pihak berwajib, seperti tembakan peringatan, hal ini semakin memicu tuntutan untuk investigasi yang menyeluruh dan akuntabel. Pertama-tama, isu transparansi dalam penanganan kasus ini menjadi sangat krusial. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Keterbukaan informasi akan membantu mengurangi spekulasi dan ketakutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Apabila polisi dapat memberikan penjelasan yang mendetail mengenai proses penyelidikan dan hasil temuan awal, publik akan lebih memahami konteks yang ada. Selanjutnya, penting untuk diingat bahwa penegakan hukum harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Apabila terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tindakan yang tidak sesuai prosedur, hal ini tak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan stigma negatif terhadap lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam situasi ini, polisi harus bisa menjaga reputasi dan kredibilitas mereka dengan melakukan investigasi yang transparan serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. Di sisi lain, pihak kepolisian juga perlu waspada terhadap potensi desinfoormasi atau narasi yang dibangun di luar fakta. Dalam era media sosial saat ini, berita dapat menyebar dengan cepat dan seringkali menyesatkan. Oleh karena itu, pihak berwenang harus proaktif dalam menginformasikan perkembangan kasus agar tidak ada celah bagi spekulasi liar yang dapat memperburuk situasi. Dalam konteks investigasi, kerja sama dengan pihak-pihak independen, seperti organisasi masyarakat sipil atau lembaga pemantau, bisa menjadi langkah positif. Keberadaan pihak ketiga ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu memastikan bahwa penyidikan berlangsung secara objektif dan tidak berpihak. Akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa penanganan masalah-masalah sensitif seperti ini memerlukan ketelitian, kepekaan, dan pertanggungjawaban yang tinggi. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penyelesaian kasus, tetapi juga dari cara proses tersebut dijalankan. Transparansi dalam penyelidikan akan memperkuat posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebagai entitas yang ditakuti atau dicurigai.