SETARA Institute mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang oleh sekelompok orang Berita mengenai pembubaran diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, yang diadakan oleh Setara Institute, mengindikasikan adanya perhatian yang serius terhadap kondisi ruang sipil di Indonesia. Pembubaran tersebut menjadi sinyal bahwa premis yang mendukung kebebasan berpendapat dan berkumpul masih jauh dari kata aman. Situasi ini semakin memperlihatkan bahwa premisipremisme tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga fenomena sosial yang dapat mempengaruhi banyak orang dalam berinteraksi dan berpartisipasi di ruang publik. Premanisme yang merajalela, sebagaimana disoroti dalam berita, mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam pemanfaatan ruang publik di Indonesia. Saat pelanggaran terhadap kebebasan sipil terjadi, masyarakat merasa tertekan untuk bersuara atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi yang seharusnya menjadi wadah untuk pertukaran ide dan gagasan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat akan semakin apatis, yang pada gilirannya akan menghambat proses demokrasi itu sendiri. Ini adalah sebuah ironi, karena demokrasi seharusnya memberikan ruang untuk perbedaan pendapat dan dialog konstruktif. Di sisi lain, pembubaran ini juga menyiratkan adanya kekhawatiran dari pihak tertentu terhadap potensi kritik yang mungkin muncul dari diskusi tersebut. Ketika pemerintah atau kelompok tertentu merasa terancam dengan kebebasan berpendapat, mereka cenderung resort ke tindakan represif yang justru menggambarkan kelemahan dalam menghadapi kritik. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk bertukar pikiran tanpa rasa takut akan intimidasi. Lebih jauh lagi, situasi ini juga menunjukkan perlunya advokasi dan dukungan untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Organisasi dan komunitas sipil harus bersatu untuk menuntut agar pemerintah mematuhi komitmen internasionalnya terkait kebebasan berpendapat. Diskusi publik seharusnya dianggap sebagai bagian integral dari kesehatan demokrasi. Ketika ruang sipil semakin sempit, suara masyarakat akan semakin terpinggirkan, dan pada akhirnya berpotensi melahirkan ketidakpuasan yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, kehadiran premansim dan pembubaran diskusi ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil di Indonesia. Tindakan seperti ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berpotensi kritis. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, untuk saling berkomunikasi dan berdialog agar kondisi yang menghambat kebebasan berpendapat ini tidak berlanjut di masa mendatang. Pendidikan publik tentang hak-hak sipil dan pentingnya ruang publik juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diedukasi mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam diskusi publik sebagai bentuk nyata dari perjuangan demokrasi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang berperan dalam membangun ruang sipil yang lebih inklusif dan aman. Ini juga akan menjadi langkah penting untuk meminimalisir keberadaan premanisme yang merusak keutuhan dan kelangsungan perdebatan yang konstruktif di Indonesia.