Kapolsek Mampang Prapatan Kompol Edy Purwanto mengatakan tidak ada pemberitahuan terkait diskusi yang dibuabarkan OTK Berita mengenai pembubaran acara diskusi yang dihadiri oleh tokoh nasional di Mampang oleh orang tak dikenal (OTK) mengundang banyak perhatian dan menjadi sorotan publik. Tindakan semacam ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Acara diskusi merupakan ruang penting untuk bertukar pikiran, berbagi informasi, serta mendiskusikan isu-isu aktual yang mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, pembubaran acara semacam ini seharusnya tidak dianggap remeh. Salah satu dampak dari pembubaran acara diskusi adalah munculnya ketidakpastian di kalangan masyarakat mengenai kemampuan mereka untuk menyampaikan pandangan mereka secara bebas. Jika acara-acara yang dianggap berisi kritik atau bahkan sekadar diskusi biasa dapat dibubarkan dengan mudah, maka hal ini dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang ingin bersuara. Ini adalah sebuah langkah mundur dalam upaya menjaga demokrasi dan ruang publik yang sehat, di mana beragam pendapat dapat disampaikan tanpa harus khawatir akan pembubaran atau kekerasan. Kapolsek yang memberikan penjelasan terkait insiden ini memiliki peran penting dalam memberikan klarifikasi kepada publik. Penjelasan dari pihak kepolisian sangat diperlukan, terutama untuk memahami alasan di balik pembubaran tersebut. Apakah ada alasan keamanan yang mendasarinya? Apakah pembubaran dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat, ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut? Transparansi dari pihak kepolisian sangat penting agar masyarakat tidak memiliki asumsi negatif yang berlebihan. Di sisi lain, penting untuk mengingat bahwa semua pihak, termasuk aparat keamanan, harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkumpul dan berpendapat. Pemerintah seharusnya berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi diskusi dan dialog, bukan justru menciptakan ketakutan. Tindakan represif akan berujung pada resiko ketidakpuasan yang lebih besar di masyarakat dan bisa mendorong reaksi yang tidak diinginkan. Penting juga untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mendiskusikan situasi ini. Para tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis harus berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka. Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara menyampaikan pendapat secara damai dan konstruktif tanpa takut akan akibat yang merugikan. Sebagai masyarakat yang demokratis, kita harus menjaga keberagaman pendapat dan kritik sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Pembubaran acara diskusi oleh OTK adalah sebuah sinyal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Harapan ke depan adalah agar kejadian serupa tidak terulang, dan bahwa pihak-pihak yang berwenang dapat memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kejadian pembubaran acara diskusi seperti ini harus dijadikan momentum bagi kita semua untuk berintrospeksi dan berupaya bersama dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi semua orang untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik.