Pakar hukum tata negara Refly Harun mendesak polisi untuk mengungkap siapa dalang atau master mind dibalik pembubaran acara diskusi FTA di Kemang. Berita mengenai Refly Harun yang menyatakan ada "master mind" dalam pembubaran diskusi FTA (Freed Trade Agreement) di Kemang menggugah perhatian mengenai kebebasan berpendapat dan ruang diskusi publik di Indonesia. Refly Harun, sebagai seorang pengacara dan pengamat hukum, sering kali mengedepankan isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dalam konteks ini, pernyataannya mengisyaratkan bahwa pembubaran diskusi tersebut bukanlah sebuah insiden biasa, melainkan mungkin ada kepentingan yang lebih besar di baliknya. Pembubaran suatu acara diskusi yang berdampak pada kebebasan berbicara menunjukkan adanya tantangan yang serius terhadap demokrasi. Jika memang ada "master mind" atau pihak yang berperan dalam penghalangan tersebut, hal ini mencerminkan upaya sistematis untuk mengendalikan narasi publik dan meredam suara-suara kritis. Menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dapat kita lihat di berbagai negara lain di mana pemerintah atau kelompok tertentu berusaha membatasi ruang gerak diskusi dan partisipasi masyarakat. Desakan Refly Harun kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas pembubaran ini juga penting sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam sistem hukum yang sehat, setiap tindakan yang menghalangi kebebasan berdiskusi harus diperiksa dan diuji. Polisi dan aparat penegak hukum perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dengan tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga menindak tegas mereka yang berusaha mengekang kebebasan tersebut. Selain itu, berita ini juga mencerminkan perlunya masyarakat sipil yang lebih kuat dan aktif dalam mempertahankan hak-hak mereka. Keterlibatan masyarakat dalam isu-isu semacam ini penting untuk menciptakan kesadaran kolektif dan melawan narasi yang mungkin merugikan kebebasan berekspresi. Diskusi dan kritik yang sehat adalah penanda dari masyarakat yang demokratis dan sehat. Secara keseluruhan, berita ini membuka kembali dialog tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memandang kebebasan berpendapat dan dampak dari tindakan-tindakan represif terhadapnya. Masyarakat harus bersikap kritis dan tidak hanya menerima pembatasan yang ada, tetapi juga berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka secara aktif. Jika ada pihak-pihak yang berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan suara publik, maka seharusnya ada respons kolektif yang menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak bisa diambil begitu saja.