Menurut laporan yang diterima DPP GMNI, terdapat seorang kader GMNI Kabupaten Tangerang yang mengalami luka-luka akibat bentrokan dengan aparat. Berita mengenai kecaman GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) terhadap tindakan represif oknum Satpol PP saat aksi peringatan Hari Tani Nasional di Tangerang menunjukkan betapa pentingnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, terutama terkait isu-isu agraria dan ketahanan pangan. Peringatan Hari Tani Nasional merupakan momen penting untuk menggugah kesadaran publik tentang pentingnya hak-hak petani dan tantangan yang mereka hadapi. Namun, tindakan represif dari aparat keamanan dapat menghambat proses demokratisasi dan diskusi yang sehat dalam masyarakat. Tindakan represif yang diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP, seperti penghalangan dan perlakuan kasar kepada para demonstran, menciptakan ketidakadilan. Dalam negara demokratis, demonstrasi dan aksi protes adalah hak konstitusional yang harus dijamin. Pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penghalang. Ketika aparat keamanan bertindak secara berlebihan, hal itu bukan hanya mencederai hak berpendapat, tetapi juga menciptakan ketegangan antara negara dan masyarakat. Lebih jauh lagi, peristiwa ini mengindikasikan perlunya pelatihan dan pemahaman yang lebih baik bagi aparat dalam menghadapi aksi protes. Pihak berwenang harus dibekali dengan kemampuan untuk merespons situasi dengan cara yang humanis dan tidak represif. Dialog antara masyarakat dan pemerintah seharusnya menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, bukan tindakan kekerasan atau intimidasi. Selain itu, situasi ini juga mencerminkan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi tindakan pemerintah dan menyampaikan suara masyarakat. GMNI sebagai salah satu organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mendukung hak-hak petani dan mengadvokasi isu-isu agraria. Melalui kecaman ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak petani dan perlunya menjaga ruang demokrasi yang aman bagi semua pihak. Secara keseluruhan, peristiwa ini bukan hanya soal satu aksi protes, tetapi mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam usaha mencapai keadilan sosial dan hak asasi manusia di Indonesia. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berjalannya demokrasi yang sehat dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan agraria dan hak petani.