Dengan demikian, ada penambahan 19 anggota yang diminta keterangan akibat insiden pembubaran paksa acara tersebut. Tindakan Propam Polda Metro Jaya yang memeriksa 30 anggota dalam kasus pembubaran diskusi diaspora di Kemang menunjukkan adanya upaya untuk memastikan pertanggungjawaban dalam institusi kepolisian. Ini merupakan langkah positif dalam menyikapi kritik masyarakat terhadap tindakan yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Pembubaran diskusi, terlebih jika menyangkut isu-isu penting dalam konteks diaspora, bisa memicu polemik mengenai kebebasan bersuara dan hak berkumpul yang dilindungi oleh undang-undang. Dari sisi masyarakat, tindakan ini mungkin dilihat sebagai sinyal bahwa kepolisian mulai lebih terbuka dan responsif terhadap kritik publik. Pemeriksaan internal semacam ini bisa menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas, yang sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Namun, dari perspektif pemulihan citra, langkah ini harus diikuti dengan kebijakan yang lebih proaktif dalam menjamin kebebasan berekspresi, terlepas dari pandangan yang mungkin kontroversial. Di sisi lain, pembubaran diskusi dikaitkan dengan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas masyarakat sipil, yang seharusnya menjadi ruang untuk berdialog dan berbagi gagasan. Jika praktik semacam ini terus terjadi, bisa menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk bersuara atau berpartisipasi dalam diskusi publik, yang pada akhirnya akan memperlemah demokrasi. Ruang publik harus dilindungi sebagai wahana untuk pertukaran ide, di mana perbedaan pendapat dapat disampaikan tanpa rasa takut akan reperkusi. Dari sudut pandang kepolisian, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Kesulitan kerap muncul ketika ada padangan subjektif tentang apa yang dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami konteks dan substansi dari setiap kegiatan yang mereka awasi, sehingga tidak mengambil tindakan prematur yang dapat merugikan masyarakat. Ke depannya, pelajaran dari peristiwa ini harus menjadi pendorong bagi semua pihak untuk berupaya membangun dialog yang konstruktif. Polda Metro Jaya dan lembaga-lembaga terkait lainnya harus bekerja sama dengan masyarakat untuk menciptakan protokol yang jelas mengenai diskusi publik dan mekanisme pengawasan yang tidak mengarah pada pembubaran tanpa alasan yang kuat. Hal ini akan membantu menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara penegak hukum dan masyarakat. Pada akhirnya, insiden ini bisa menjadi titik balik bagi reformasi dalam tubuh kepolisian, agar dapat lebih menghargai hak-hak sipil. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi merasa terancam saat ingin menyampaikan pendapat atau berdiskusi tentang isu-isu yang relevan. Transisi menuju transparansi dan dukungan terhadap kebebasan berekspresi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi demokrasi di Indonesia.