Pengasuh pondok pesantren di Karangbahagia Bekasi menikahi satu korban yang kerap dilecehkannya. Berita mengenai pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Bekasi yang menikahi santriwati berusia 13 tahun yang sering dilecehkan menimbulkan berbagai reaksi dan keprihatinan. Pada dasarnya, pernikahan anak di bawah umur adalah isu yang sangat serius dan sensitif. Dalam konteks hukum dan moral, pernikahan semacam ini harus dipertanyakan karena dapat melanggar hak anak dan berpotensi memperburuk kondisi psikologis serta sosial anak tersebut. Dari sudut pandang hukum, banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki regulasi yang melindungi anak dari pernikahan dini. Menikahi anak di bawah umur seringkali menjadi solusi yang tidak tepat untuk masalah kekerasan atau pelecehan. Sebaliknya, tindakan ini bisa memperparah situasi dan menutup kemungkinan penyelesaian yang lebih baik bagi korban. Anak yang belum cukup umur untuk memahami makna pernikahan dan tanggung jawab yang menyertainya. Mereka juga belum memiliki kematangan emosional yang diperlukan untuk menjalani hubungan yang sehat dan saling menghormati. Lebih lanjut, berita ini mencerminkan isu yang lebih besar dalam masyarakat, yaitu perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual dan pemahaman yang kurang tentang hak-hak anak. Banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual seringkali tidak mendapatkan dukungan atau perlindungan yang mereka butuhkan. Pernikahan dini sebagai respon terhadap pelecehan tidak hanya merugikan anak, tetapi juga memperkuat stigma dan budaya yang cenderung menormalisasi kekerasan terhadap perempuan, terutama anak-anak. Tentu saja, komunitas terdekat, termasuk keluarga dan lingkungan pondok pesantren, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak. Mereka seharusnya menyediakan ruang yang aman bagi santri untuk berbagi pengalaman buruk dan mendapatkan bantuan, daripada mencari jalan keluar yang malah berpotensi menambah penderitaan. Pendidikan tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka harus menjadi prioritas utama dalam upaya mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, institusi religius seperti pondok pesantren juga perlu berperan aktif dalam memberikan pendidikan yang komprehensif tentang gender, kekerasan, dan hak anak. Mereka harus menjalankan prinsip-prinsip agama dengan bijak, serta memahami bahwa merawat dan melindungi anak adalah bagian dari ajaran yang lebih besar tentang kasih sayang dan keadilan. Melihat situasi ini, diperlukan perhatian khusus dari pihak pemerintah serta lembaga perlindungan anak untuk melakukan intervensi yang tepat. Upaya untuk memberi edukasi dan advokasi bagi keluarga serta mengawasi tindakan yang diambil dalam komunitas sangat penting. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa anak-anak berada di lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan.