Heru menjelaskan, meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ sudah disahkan, namun status Jakarta sebagai ibu kota negara tidak merta gugur. Berita mengenai Heru Budi yang memastikan bahwa Jakarta tetap menjadi ibu kota negara tentu menarik untuk dibahas. Pemilihan Jakarta sebagai ibu kota sudah menjadi bagian dari sejarah dan budaya Indonesia, yang memiliki dampak besar terhadap identitas nasional. Jakarta bukan hanya merupakan pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya, yang menjadikannya sangat berharga bagi keberlangsungan dan perkembangan negara. Heru Budi sebagai Gubernur DKI Jakarta memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kota ini berfungsi dengan baik, mengingat tantangan yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan, polusi, dan masalah infrastruktur. Dengan pernyataan bahwa Jakarta akan tetap menjadi ibu kota, tentu ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta dan mengelola masalah yang ada dengan lebih baik. Hal ini juga meminta perhatian lebih terhadap pengembangan infrastruktur dan layanan publik yang ada di Jakarta. Di sisi lain, keputusan untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Dengan wacana pemindahan ibu kota ke daerah lain seperti Nusantara, banyak yang berpendapat bahwa pemindahan tersebut diperlukan untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Jika Jakarta tetap dipertahankan sebagai ibu kota, diperlukan strategi yang matang untuk menanggulangi efek negatif dari urbanisasi yang terus berlangsung serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Pernyataan Heru Budi mungkin mengindikasikan bahwa ada upaya untuk meningkatkan manajemen di Jakarta agar dapat lebih baik dalam menghadapi tantangan yang ada. Namun, hal ini juga perlu dilihat dari sudut pandang keadilan sosial dan distribusi pemerintahan. Apakah ini berarti akan ada penguatan layanan publik di seluruh Indonesia ataukah Jakarta akan tetap menjadi fokus, sementara daerah lain mungkin tetap terabaikan? Dalam konteks lebih luas, keputusan untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota menandakan pentingnya stabilitas politik dan ekonomi. Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki fungsi strategis dalam pengambilan keputusan dan koordinasi politik. Ini bisa memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Namun, jika fokus hanya tertuju pada Jakarta, akan ada resiko bahwa daerah lain tidak berkembang secara optimal. Secara keseluruhan, pernyataan Heru Budi mengenai status Jakarta sebagai ibu kota negara mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan kota metropolitan dan tantangan di era modern. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengesampingkan tanggung jawab untuk menghormati kondisi sosial dan lingkungan yang ada.