Susatyo menyebut jumlah personel disebar ke beberapa titik yang jadi lokasi aksi dan rekayasa lalu lintas akan dilakukan namun bersifat situasional Berita tentang pengerahan 631 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa BEM SI di depan Gedung DPR RI menunjukkan bagaimana pentingnya pengaturan dan pengamanan dalam kegiatan demonstrasi di negara demokratis. Unjuk rasa adalah salah satu bentuk ekspresi masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, peran polisi sebagai pengawal keamanan dan ketertiban sangat krusial agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan aman tanpa terjadi bentrokan yang merugikan kedua belah pihak. Dengan jumlah personel yang cukup besar, polisi berusaha menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan jalannya unjuk rasa. Ini juga mencerminkan bahwa aparat kepolisian adalah pihak yang menghormati hak-hak warga negara untuk berpendapat. Namun, perlu dicatat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, polisi harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan hukum yang humanis, menjaga kerjasama dengan demonstran, dan menjauhi tindakan represif yang dapat menimbulkan ketegangan. Unjuk rasa yang diorganisasi oleh BEM SI, yang merupakan kumpulan organisasi mahasiswa, biasanya membawa isu-isu penting terkait pendidikan, kebijakan publik, atau situasi sosial ekonomi. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki keberpihakan terhadap masa depan bangsa. Dialog dan komunikasi yang konstruktif antara demonstran dan pihak pemerintahan, atau dalam hal ini DPR, sangat diperlukan untuk mencari solusi yang lebih baik dan memahami kebutuhan masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga perlu menyikapi unjuk rasa dengan cara yang bersifat kritis namun konstruktif. Masyarakat yang menyaksikan unjuk rasa perlu memahami bahwa kegiatan ini adalah bentuk partisipasi politik yang sah. Jika unjuk rasa dilakukan dengan damai, publik seharusnya memberikan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan, apalagi jika isu yang diangkat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Pada sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa respons terhadap unjuk rasa tidak hanya berorientasi pada pengamanan, tetapi juga harus menyentuh aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan setelah mendengarkan aspirasi masyarakat akan memperkuat demokrasi dan menciptakan suasana saling menghormati antara pemerintah dan warga. Hal yang juga penting adalah media dalam menginformasikan unjuk rasa kepada publik. Media memiliki peran sentral dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menyajikan berbagai perspektif tentang unjuk rasa yang terjadi. Ini akan membantu masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu yang diangkat oleh para demonstran dan konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam unjuk rasa adalah potensi terjadinya provokasi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, baik pihak polisi, mahasiswa, dan masyarakat umum perlu saling menjaga dan mengedepankan prinsip dialog untuk menciptakan situasi yang kondusif. Keberhasilan unjuk rasa tidak hanya dilihat dari seberapa besar massa yang hadir, tetapi juga dari bagaimana unjuk rasa itu dapat mempengaruhi kebijakan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, unjuk rasa BEM SI di depan Gedung DPR RI yang dikawal oleh aparat kepolisian adalah sebuah momen penting untuk menunjukkan dinamika demokrasi. Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk saling menghargai, mendengarkan, dan berkolaborasi demi tercapainya tujuan bersama untuk kemajuan bangsa.