Berkas tak kunjung lengkap atau dinyatkaan P21, dua tersangka pengeroyokan kiai Nahdlatul Ulama (NU) di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat bebas. Berita mengenai dua tersangka pengeroyokan Kiai di Karawang yang dibebaskan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan seperti GP Ansor. Tindakan pengeroyokan terhadap seorang tokoh agama, khususnya Kiai, merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan bisa mengguncang stabilitas keagamaan dan sosial di suatu daerah. Dalam konteks ini, pembebasan tersangka dapat menimbulkan berbagai implikasi, baik dari segi hukum maupun sosial. Pembebasan tersangka pengeroyokan dapat dianggap sebagai sebuah bentuk ketidakadilan, terutama jika ada bukti yang kuat mengenai keterlibatan mereka dalam tindakan tersebut. Masyarakat akan melihat ini sebagai sinyal bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, yang pada gilirannya bisa menumbuhkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Tokoh agama, seperti Kiai, memiliki peranan penting dalam membimbing masyarakat dan membangun kepercayaan. Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengeroyokan sangatlah krusial. Di sisi lain, kunjungan GP Ansor ke kejaksaan menunjukkan bahwa organisasi ini berkomitmen untuk melindungi ulama dan menjaga kehormatan serta keamanan tokoh agama. GP Ansor sebagai salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan ulama dan masyarakat. Tindakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa suara masyarakat dan korban didengar dan diakomodir dengan baik di ranah hukum. Melalui kehadiran GP Ansor, diharapkan kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkenaan dengan tokoh agama dan keadilan. Ini juga menjadi kesempatan bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga-lembaga hukum untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak, terutama bagi tokoh agama yang sering kali menjadi sasaran dalam konflik sosial. Lebih jauh lagi, kasus ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pendidikan dan kampanye kesadaran hukum di masyarakat. Masyarakat harus diajak untuk lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana sistem hukum bekerja. Peningkatan pemahaman ini sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas demi menjaga harmoni dan keamanan sosial. Akhirnya, kasus ini harus ditindaklanjuti dengan serius oleh semua pihak yang terlibat. Selain proses hukum yang transparan dan akuntabel, upaya mediasi dan dialog antar pihak yang berseteru juga penting untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan. Semoga dengan adanya perhatian dari organisasi seperti GP Ansor, sistem peradilan kita bisa lebih baik ke depannya dan kasus ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.