Polres Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan penindakan tilang terhadap 256 pelanggar lalu lintas dalam Operasi Zebra Jaya 2024. Berita mengenai Polres Tangsel yang menilang 256 pelanggar lalu lintas, dengan mayoritas pelanggar adalah pemotor yang tidak menggunakan helm SNI, merupakan gambaran nyata tentang pentingnya kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berkendara. Helm merupakan salah satu komponen vital dalam perlindungan pengendara sepeda motor dan menjadi salah satu syarat untuk mengurangi risiko cedera fatal dalam kecelakaan. Namun, hingga saat ini, masih banyak pengendara yang mengabaikan hal ini, menandakan adanya kurangnya kesadaran ataupun pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Tindakan tegas dari pihak kepolisian dengan menilang pelanggar adalah langkah yang tepat untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Ini menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak main-main dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keselamatan di jalan raya. Namun, selain tindakan penilangan, perlu adanya upaya preventif yang lebih berkelanjutan, seperti edukasi dan kampanye keselamatan berkendara. Sosialisasi tentang pentingnya memakai helm yang sesuai standar SNI harus terus digalakkan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi kepemudaan, dan media massa. Pentingnya penggunaan helm SNI juga harus didukung dengan ketersediaan akses terhadap produk helm yang berkualitas dan sesuai standar. Banyak masyarakat yang mungkin tidak menggunakan helm karena alasan biaya, sehingga perlu ada program atau inisiatif yang memudahkan mereka untuk mendapatkan helm yang baik tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Kerjasama dengan produsen helm untuk menyediakan produk berkualitas namun terjangkau bisa menjadi solusi yang baik. Selain itu, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi infrastruktur jalan. Seringkali, kondisi jalan yang tidak memadai dapat menambah risiko kecelakaan. Dengan adanya jalan yang baik dan fasilitas yang memadai, pengendara akan merasa lebih aman dan nyaman saat berkendara. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan selalu dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Di sisi lain, pelanggaran lalu lintas tidak hanya terbatas pada penggunaan helm. Penegakan hukum harus mencakup berbagai aspek lain, seperti kedisiplinan dalam berkendara dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, tindakan preemptive dari pihak kepolisian untuk melakukan penyuluhan secara rutin atau melakukan operasi gabungan di titik-titik rawan kecelakaan juga sangat penting. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagaimana menciptakan budaya berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab di masyarakat. Dengan demikian, penanganan pelanggaran lalu lintas, khususnya dalam hal penggunaan helm, harus dilakukan secara komprehensif. Masyarakat perlu dibangkitkan kesadarannya, sementara aparat penegak hukum juga harus berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung keselamatan berkendara. Semua pihak harus berkolaborasi demi terciptanya lingkungan berkendara yang lebih aman, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.