Oknum Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) menyewa ruko di Jaka Setia, Bekasi untuk kongkalingkong website judi online. Berita mengenai oknum pejabat di Komdigi yang terlibat dalam penyewaan ruko untuk pemasangan website judi online yang tidak diblokir tentunya menjadi sorotan serius dalam konteks pemerintahan dan penegakan hukum. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pelanggaran etika dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para pejabat publik. Ketika seorang pejabat terlibat dalam aktivitas ilegal, hal ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa judi online, meskipun telah menjadi isu kontroversial di banyak negara, tetap dianggap ilegal di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten. Ketidakberdayaan dalam memblokir situs-situs judi online menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan kerjasama antar lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kasus ini bukan hanya sekedar tindakan individu, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih besar dalam manajemen dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, adanya oknum pejabat yang terlibat dalam praktik ilegal ini juga dapat memunculkan pertanyaan tentang akuntabilitas anggaran dan pendapatan daerah. Jika pejabat yang seharusnya menjaga kepentingan publik justru terlibat dalam kegiatan yang merugikan masyarakat, maka kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berimbas pada citra dan reputasi pemerintahan. Dalam jangka panjang, praktik demikian dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan stigma negatif yang sulit dihilangkan. Masyarakat harus didorong untuk melaporkan setiap tindakan ilegal yang melibatkan pejabat publik agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam mengangkat isu-isu ini, sehingga menjadi perhatian pemangku kebijakan untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang terlibat sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Akhir kata, berita tentang pejabat yang terlibat dalam sewa ruko untuk judi online harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk melakukan reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Hanya dengan cara ini, reputasi dan kredibilitas pemerintah dapat dipulihkan. Kita semua berharap informasi yang dirilis dapat menjadi titik awal untuk perbaikan, bukan hanya bagi institusi tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.