11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa diantaranya Komdigi ada juga beberapa staf ahli Komdigi Berita mengenai penetapan 11 oknum aparat kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait pemblokiran situs judi online menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh institusi penegak hukum dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Penetapan tersangka ini bisa menjadi momentum penting untuk memperbaiki citra kepolisian yang sering kali ternoda oleh perilaku oknum yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang mereka. Penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian, khususnya dalam kasus pemblokiran judi online, bisa jadi menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui bahwa ada oknum yang memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, hal ini dapat merugikan citra instansi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat sangat penting untuk menciptakan kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat dalam memerangi berbagai bentuk kejahatan. Langkah yang diambil oleh kepolisian untuk menetapkan 11 oknum sebagai tersangka menunjukkan bahwa ada keseriusan dalam menangani isu ini, namun ini juga harus diikuti dengan tindakan tegas terhadap semua pelanggar hukum yang berpotensi merugikan masyarakat. Proses hukum yang adil dan transparan terhadap para tersangka dapat menjadi pelajaran berharga bagi aparat lainnya untuk tidak terjebak dalam perilaku korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan internal dalam institusi kepolisian. Pembentukan sistem yang lebih efektif untuk mengawasi tindakan aparat dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa depan. Pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada integritas dan etika profesi juga mutlak diperlukan untuk menciptakan generasi aparat kepolisian yang lebih bersih dan profesional. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menyadari peran mereka dalam mendorong reformasi ini. Menjadi warga negara yang kritis dan berpihak pada prinsip-prinsip keadilan akan sangat membantu dalam menciptakan perubahan positif. Masyarakat diharapkan tidak hanya pasif menunggu tindakan hukum, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja kepolisian. Dengan adanya penanganan kasus ini, diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi oknum lainnya di dalam institusi penegak hukum. Ini sekaligus menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa kebijakan pemerintah terkait perjudian online dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Semoga kasus ini tidak hanya menjadi sorotan sesaat, tetapi juga mendorong reformasi yang lebih luas dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.