KPAI meminta agar Polri terus mengejar para pelaku lainnya guna melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari dampak buruk perjudian online. Berita mengenai apresiasi yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap tindakan Polri dalam mengungkap keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam judi online merupakan langkah positif dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak. Tindakan ini menunjukkan bahwa institusi penegak hukum dan lembaga pemerintah saling berkolaborasi untuk menanggulangi praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Keterlibatan pegawai negeri dalam kegiatan ilegal, seperti judi online, sangat disayangkan, mengingat posisi mereka yang seharusnya memberikan contoh baik dan menjalankan tugas untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal ini juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang seharusnya menjaga integritas. Dengan pengungkapan ini, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat serta memberikan pesan tegas bahwa tindakan melanggar hukum tidak akan dibiarkan. Sementara itu, langkah KPAI untuk memberikan apresiasi menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi perlindungan anak. Judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dan remaja. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, diharapkan anak-anak dapat terlindungi dari pengaruh buruk yang disebabkan oleh judi online. Namun, seiring dengan apresiasi terhadap tindakan Polri, penting juga untuk melihat langkah-langkah preventif yang perlu diambil. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya judi online harus diperkuat, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas online serta upaya untuk menutup situs-situs judi online yang ilegal agar tidak dapat diakses oleh publik. Upaya pihak kepolisian untuk memproses hukum oknum pegawai Kemkominfo tersebut perlu didukung dengan tidak hanya sanksi hukum, tetapi juga pembinaan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Ini adalah kesempatan untuk melakukan reformasi internal guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Penegakan hukum yang transparan dan adil akan memberikan efek jera bagi yang lain dan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang kebal hukum. Secara keseluruhan, pengungkapan kasus ini adalah langkah yang sangat berarti dalam menjaga integritas institusi negara dan melindungi masyarakat. Diharapkan bahwa langkah-langkah serupa dapat terus dilakukan dan diperluas untuk benar-benar memberantas praktik ilegal yang berbahaya bagi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dalam konteks perkembangan zaman yang semakin kompleks ini.